Kemenkum Percepat Peninjauan Regulasi untuk Mendukung Misi Astacita Presiden Prabowo

Jakbar Pos – Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah mempercepat peninjauan dan penyesuaian berbagai aturan yang dinilai tidak sejalan dengan delapan misi Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses peninjauan ini tidak hanya dilakukan pada tingkat undang-undang (UU), tetapi juga mencakup peraturan menteri yang ada. Kementerian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pembentukan regulasi ini berperan penting dalam mendukung agenda pemerintah yang lebih besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas, dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa Kemenkum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa perundang-undangan di Indonesia selaras dengan misi-misi yang ada dalam program Astacita. Menurutnya, salah satu tujuan utama Kemenkum adalah untuk menyesuaikan berbagai peraturan yang ada agar dapat mendukung agenda pembangunan nasional dan misi-misi yang digariskan oleh pemerintah. “Kami akan menyelaraskan perundang-undangan dengan Astacita,” tegas Supratman saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon I di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Supratman juga menekankan bahwa Kemenkum akan berfokus pada peranannya dalam mewujudkan poin ketujuh dari misi Astacita yang menggarisbawahi pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemenkum, sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan regulasi dan penegakan hukum, akan memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi hukum yang kuat dan sistem yang mendukung terciptanya negara yang lebih adil dan bebas dari praktik korupsi.

Sebagai bagian dari upaya besar ini, Kemenkum juga melantik 11 pejabat eselon I dan lima fungsional ahli utama untuk membentuk tim yang solid dalam melakukan reformasi hukum dan regulasi. Pembentukan tim yang kuat ini diharapkan dapat mempercepat proses reformasi, terutama di bidang perundang-undangan, yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan melibatkan pejabat yang kompeten dan berpengalaman, Kemenkum berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan tidak berpihak.

Meskipun tengah fokus pada reformasi dan peninjauan peraturan, Supratman memastikan bahwa berbagai layanan publik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) akan tetap berjalan dengan baik. Layanan publik yang menjadi bagian dari Kemenkum seperti pendaftaran merek dagang, pengesahan badan hukum, dan pelayanan administrasi hukum lainnya, akan tetap dilanjutkan tanpa hambatan. “Kami akan melakukan semua proses itu. Ke depan, kami berharap mulai dari seleksi hingga kenaikan jenjang jabatan, kami akan melaksanakan sistem merit yang sesungguhnya,” ujar Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga mengungkapkan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Kemenkum tidak terlalu fokus pada pembuatan undang-undang baru, melainkan lebih menekankan pada kualitas dan keberlanjutan regulasi yang sudah ada. Supratman menuturkan bahwa Kemenkum akan lebih fokus pada upaya memastikan regulasi yang ada dapat dijalankan dengan efektif dan mendukung cita-cita besar negara. “Kami berharap semua regulasi yang kami hasilkan juga mengarah ke sana,” ungkapnya.

Kemenkum sebagai salah satu kementerian yang terpisah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), kini berfokus pada penguatan pembentukan dan penegakan hukum yang berbasis pada keadilan dan transparansi. Selain itu, kementerian ini juga bertugas untuk menyusun kebijakan yang akan mendukung terciptanya Indonesia yang lebih adil dan lebih maju, sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Melalui upaya ini, Kemenkum tidak hanya berfokus pada perubahan regulasi, tetapi juga berkomitmen untuk membangun sistem hukum yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas, Kemenkum berharap dapat mempercepat implementasi sistem merit, di mana setiap proses perekrutan dan promosi di lingkungan kementerian ini akan berbasis pada kompetensi dan prestasi, bukan pada faktor selain itu.