Pemerintah Gaza Siapkan Rencana Pemulangan Warga yang Terlantar Setelah Gencatan Senjata

Jakarta Barat Pos – Pada Kamis, 16 Januari 2025, pemerintah daerah Gaza mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan rencana untuk memfasilitasi pemulangan warga yang terlantar dari bagian tengah dan selatan Jalur Gaza ke rumah mereka di Kota Gaza dan bagian utara wilayah tersebut. Ismail Al Thawabteh, Direktur Jenderal Kantor Media Gaza, menyampaikan kepada Anadolu bahwa rencana pemerintah akan segera diumumkan dalam waktu dua hari ke depan, lengkap dengan instruksi harian dan panduan yang diperlukan untuk membantu warga Palestina yang terlantar menjalani berbagai tahap pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Al Thawabteh juga mengimbau agar warga Palestina yang terlantar mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia menyarankan agar mereka kembali melalui jalan pesisir Al Rasheed yang terletak di bagian barat Gaza untuk menjamin keselamatan mereka dan keluarga masing-masing. Hal ini dilakukan demi meminimalisir risiko selama proses pemulangan warga yang terlantar.

Lebih dari dua juta orang telah terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di Jalur Gaza, menurut data yang dikeluarkan oleh Kantor Media Gaza. Para warga yang terlantar ini mengalami kondisi yang sangat sulit, tinggal di sekolah-sekolah, tenda-tenda, dan bahkan di jalanan, sementara kekurangan makanan dan air semakin memperburuk keadaan. Selain itu, penyebaran penyakit di kalangan mereka menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih.

Kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh Qatar pada Rabu sebelumnya menjadi langkah penting untuk menghentikan lebih dari 15 bulan serangan mematikan yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza. Konflik yang dimulai pada 7 Oktober 2023 ini telah mengakibatkan hampir 46.800 orang tewas, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 110.000 orang lainnya terluka. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari kesepakatan tiga fase yang direncanakan akan mulai berlaku pada Minggu mendatang. Salah satu tujuannya adalah menciptakan ketenangan yang berkelanjutan untuk mencapai gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Pada fase pertama dari kesepakatan tersebut, 33 tahanan Israel dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Langkah ini diharapkan bisa membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih panjang, di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan hilangnya lebih dari 11.000 nyawa, dengan kehancuran yang meluas dan menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Banyak orang tua dan anak-anak menjadi korban dalam peristiwa ini, yang juga menambah penderitaan yang telah berlangsung lama. Di sisi lain, pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, terkait dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan terkait genosida di Mahkamah Internasional sebagai akibat dari tindakan mereka di Gaza, yang semakin menambah sorotan internasional terhadap peran mereka dalam krisis ini.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah Gaza berharap bahwa dengan adanya rencana pemulangan ini, kondisi yang semakin memburuk bisa sedikit teratasi dan warga yang terlantar dapat kembali ke rumah mereka dengan aman. Namun, tantangan besar masih harus dihadapi dalam proses pemulihan, yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan fasilitas medis, serta pemulihan dari kerusakan infrastruktur yang luas akibat perang.