Seleksi Terbuka Dirjen Gakkum Kementerian ESDM untuk Perkuat Penegakan Hukum di Sektor Energi dan Mineral

Jakbar Pos – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum). Jabatan ini akan mengisi posisi eselon I di direktorat jenderal yang baru dibentuk di kementerian tersebut. Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ini merupakan langkah strategis dalam upaya penguatan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa keputusan pembentukan Ditjen Gakkum tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Meskipun peraturan presiden ini sudah disahkan, kementerian masih menunggu aturan turunan berupa Keputusan Presiden (Keppres) yang akan mengatur lebih lanjut tentang pengisian posisi aparat yang akan bekerja di Ditjen Gakkum tersebut. Menurut Yuliot, saat ini kementerian sedang dalam proses penyusunan struktur organisasi Ditjen Gakkum, yang mencakup posisi-dirjen dan posisi di bawahnya, seperti direktur dan jabatan lainnya, termasuk pengaturan tentang koordinasi antar unit yang ada.

Seperti yang diungkapkan oleh Yuliot, pengisian posisi eselon I untuk jabatan Dirjen Gakkum akan dilakukan melalui seleksi terbuka. Ini berarti, kesempatan untuk mengisi jabatan tersebut terbuka lebar bagi berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum (APH), seperti polisi dan hakim, yang tertarik untuk bergabung dalam struktur baru ini. Yuliot menjelaskan bahwa seleksi terbuka ini akan memungkinkan calon-calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi dan mendapatkan posisi tersebut melalui prosedur yang objektif dan transparan.

Adapun tujuan utama pembentukan Ditjen Gakkum adalah untuk memperkuat penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, yang selama ini masih menghadapi tantangan besar terkait dengan praktik ilegal seperti penambangan ilegal dan pengeboran ilegal (illegal drilling). Yuliot menegaskan bahwa salah satu fungsi utama Ditjen Gakkum adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam sektor ini, terutama yang terkait dengan pelanggaran peraturan perizinan dan kewajiban lainnya yang sering kali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

“Salah satu tugas utama dari Ditjen Gakkum adalah memastikan bahwa kegiatan di sektor energi dan mineral, seperti penambangan, harus memenuhi regulasi yang berlaku,” terang Yuliot. Dengan adanya Ditjen Gakkum, diharapkan bisa ada penataan lebih baik dalam sektor ini, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas terhadap mereka yang melakukan kegiatan ilegal. Meski demikian, Yuliot menyatakan bahwa saat ini masih dalam tahap asesmen untuk menghitung potensi pendapatan negara yang dapat diselamatkan berkat pembentukan Ditjen Gakkum. Oleh karena itu, ia belum dapat memberikan estimasi yang pasti mengenai dampak ekonomi dari adanya lembaga ini.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum merupakan langkah penting dalam memerangi praktik illegal mining dan illegal drilling yang kerap merugikan negara dan lingkungan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Bahlil menjelaskan bahwa unit baru ini akan mengoptimalkan tugasnya untuk menanggulangi kegiatan ilegal tersebut, yang selama ini telah menjadi salah satu masalah utama di sektor energi dan mineral. Bahlil juga mengungkapkan bahwa praktik illegal drilling di Indonesia masih sangat marak, dengan perkiraan sekitar 7.000 hingga 8.000 barrel minyak yang diproduksi setiap hari secara ilegal.

Dengan adanya Ditjen Gakkum, kementerian berharap dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah illegal drilling dan illegal mining yang telah berlangsung lama, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku-pelaku yang terlibat. Pembentukan direktorat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sektor energi dan mineral dikelola secara baik dan sesuai dengan aturan yang ada, guna menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembentukan Ditjen Gakkum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan tata kelola sektor energi dan mineral di Indonesia, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Ke depannya, seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Gakkum akan menjadi tahap awal yang penting untuk membangun struktur yang solid dalam melaksanakan tugas berat ini.